BAPENDA KOTA JAYAPURA DAN BAPENDA PROVINSI KERJASAMA DGN KPK-RI UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Bharindo Jaya Pura; Kepala Bapenda Kota Jayapura Dr. Fachrudin Pasolo MSi melakukan   Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Optimalisasi pendapatan asli daerah  bekerja sama, dengan Bapenda Provinsi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI   di Hotel Haston hari Kamis 1/3/2018 pukul 14.30 Wt di hadiri oleh Pimpinan KPK  RI  Setda Provinsi Papua mewakili Gubernur ketua DPRD Kota Kepala Bapenda Provinsi Papua Para Muspida Kota Jayapura Wakil Walikota Jayapura Para Pimpinan BUMN , BUMD  para pengusaha Wajib Pnajak retribusi daerah  Kota Jayapura

Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano MM dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Walikota Ir Rustam Saru    meminta peserta Rakor memperhatikan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2014  tentang percepatan pemberantasan korupsi, pemerintah berkomitmen  untuk menampatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional  dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi  Kolusi dan Nepotisme  komitmen tersebut dapat memberikan kepastian hukum ,  mewujudkan Negara Indonesia yang kuat dan kokoh menuju masyarakat  adil dan makmur. Pemkot Jayapura mempunyai Visi  kota Jayapura kota beriman, Modern, bersatu mandiri dan sejahtra  berbasis kearifan lokal yang dijabarkan pada misi kedua yaitu Meningkatkan penataan pemerintahan yang baik  dengan dukungan kapasitas  birokrasi yang profesional  serta meningkatkan supermasi hukum dan kualitas demokrasi   walikota DR. Benhur Tomi Mano berharap   wajib  Pajak dan wajib retribusi dalam penyelesaian piutang pajak daerah dan piutang retribusi Daerah sangat  penting untuk dicermati  karena dalam kondisi ekonomi global dan Nasional  yang masi dalam  tahapan recoveri, Pembayaran pajak / retribusi sangat penting  dalam pembangunan daerah dan karena kemampuan fiskal daerah kita masih rendah yaitu 5 tahun terakhir berkisar 10,38  persen s/d 14,25 persen  artinya pemerintah kota dalam membiayai pembangunan masi tergantung kepada Dana dari Pemerintah pusat

Dalam rangka kemandirian daerah diperlukan  pengelolaan sumber sumber pendapatan asli daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel . Rapat tersebut berlangsung penuh Hikmat dengan diselingi tanya jawab dengan KPK  RI  seputar Penyelsaian Pajak Daerah  di akhir pertemuan DR. Fachrudin Pasolo MSi  yang baru saja di lantik menjadi Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota pada hari Rabu 28 /2/2018  berharap kepada wajib pajak untuk menyelesaiakan pajak yang belum diselesaiakan.  (JR)